Posmeranti.Jakarta - Memasuki tahun politik
2013, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Presiden SBY
mereshuffle kabinet. Tujuannya agar kabinet bisa lebih fokus menuju masa
berakhirnya dua periode pemerintahan SBY.
"Sebaiknya Presiden SBY pertimbangkan saran rombak dan bentuk kabinet profesional sehingga bisa fokus dan mengurangi praktik korupsi dalam tahun politik 2013-2014. Jika tidak maka sulit menghindari praktik busuk di kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahannya, yang pada akhirnya akan sulit meninggalkan warisan yang baik," kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, dalam siaran pers, Rabu (2/1/2013).
Menurut Wa Ode, tahun 2013 adalah tahun politik, di mana setiap menteri dari parpol akan sibuk mengurus partainya. Parpol dihadapkan situasi sulit terkait peningkatan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 3,5 persen, belum lagi setiap parpol harus mengumpulkan cukup modal untuk menghadapi pemilu.
"Kita semua tahu bahwa di samping kesibukan dalam mengurus parpol asal sebagian anggota kabinet juga tentu berupaya untuk memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya di mana jabatan dan kewenangan sangat potensial disalahgunakan," katanya.
Banyak pihak menilai tahun 2013 akan rawan korupsi. Karena itu DPD menunggu kemauan politik SBY untuk melakukan perubahan.
"Namun tentu saja itu semua tergantung dari apakah SBY masih berkomitmen dengan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi, karna pembentukan semua merupakan hak prerogatifnya," tandasnya.
"Sebaiknya Presiden SBY pertimbangkan saran rombak dan bentuk kabinet profesional sehingga bisa fokus dan mengurangi praktik korupsi dalam tahun politik 2013-2014. Jika tidak maka sulit menghindari praktik busuk di kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahannya, yang pada akhirnya akan sulit meninggalkan warisan yang baik," kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, dalam siaran pers, Rabu (2/1/2013).
Menurut Wa Ode, tahun 2013 adalah tahun politik, di mana setiap menteri dari parpol akan sibuk mengurus partainya. Parpol dihadapkan situasi sulit terkait peningkatan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 3,5 persen, belum lagi setiap parpol harus mengumpulkan cukup modal untuk menghadapi pemilu.
"Kita semua tahu bahwa di samping kesibukan dalam mengurus parpol asal sebagian anggota kabinet juga tentu berupaya untuk memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya di mana jabatan dan kewenangan sangat potensial disalahgunakan," katanya.
Banyak pihak menilai tahun 2013 akan rawan korupsi. Karena itu DPD menunggu kemauan politik SBY untuk melakukan perubahan.
"Namun tentu saja itu semua tergantung dari apakah SBY masih berkomitmen dengan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi, karna pembentukan semua merupakan hak prerogatifnya," tandasnya.
0 komentar:
Catat Ulasan