POSMERANTI. SELATPANJANG(DP)-PADA tahun 2009 angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 42 persen, sebagian besar kelompok miskin tersebut berasal dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di kabupaten baru ini. Namun angka tesebut dapat diturunkan menjadi 32 persen pada tahun 2012. “Perlu disyukuri berjalan tiga tahun, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti dapat diturunkan. Berdasarkan rilis dari BPS Nasional, angka kemiskinan menjadi 34 persen pada tahun 2012,”ujar Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, belum lama ini pada rapat kordinasi KAT di Kepulauan Meranti, di Selatpanjang.
Menurut bupati, kelompok miskin yang berhasil dinaikkan derajatnya dari miskin menjadi tidak miskin, berasal dari kelompok miskin perkotaan. Sedangkan kelompok miskin yang berada di desa dan KAT, belum tersentuh program-program pemerintah dalam rangka pemberantasan kemiskinan.
Sebagai daerah baru, kata Bupati, perlu disampaikan bahwa Kepulauan Meranti masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi maupun pihak-pihak lainnya untuk meningkatkan status masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin.
“Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk bisa berkordinasi dan berkomunikasi, untuk mencari solusi. Bagaimana strategi kita bisa mengangkat derajat masyarakat kita ini, terutama kelompok miskin yang berada di desa dan berasal dari KAT,” ajak orang nomor satu Kepulauan Meranti itu.
Integrasi program dari seluruh satuan kerja sangat diharapkan untuk dapat mengentaskan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kepulauan Meranti. Berdasarkan data yang dimiliki, kata Bupati, jumlah kepala keluarga (KK) masyarakat KAT yang belum memiliki rumah layak huni (RLH) mencapai dua ribu KK.
“Dibutuhkan sharing program dari Kemensos, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dengan begitu program kita sudah punya peta awal untuk menyediakan RLH untuk masyarakat KAT bisa terpenuhi,” ujar Bupati.
Bupati optimis, dengan sharing program dan keseriusan perangkat kerja yang ada, usaha peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat KAT ini bisa diselesaikan dalam lima tahun.
“Saya rasa ini bisa kita lakukan, bila kita semua serius untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Irwan.(cr3/kaharuddin)
SUMBER : DUMAIPOS.COM
0 komentar:
Catat Ulasan